Dinas Kehutanan

Visi

" Terwujudnya Penyelenggaraan Kehutanan untuk menjamin kelestarian hutan dan peningkatan kemakmuran rakyat”

Misi

Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional Mengoptimalkan aneka fungsi hutan dan ekosistem perairan yang meliputi fungsi konservasi,lindung dan produksi kayu,non kayu dan jasa lingkungan untuk mencapai mamfaat lingkungan,sosial budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari. Meningkatkan daya dukung Daerah Aliran Sungai ( DAS) dan mendorong peran serta masyarakat. Menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan Memantapkan koordinasi antara pusat dan daerah  

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Kehutanan

Ir. H.AMINULLAH ARSYADKadis Kehutanan Barru
MUHAMMAD KILAT, SESekretaris
ANDI MUHAMMAD SUKRI, S.SosKabid Produksi
H. BAHARUDDIN, S.SosKabid Pengamanan dan Konservasi Alam
S U K R I , S.P.,M.SiKabid Pembinaaan Hutan dan Lahan
HAUDEC HERRAWAN B, S.Hut.,MPKasi Hutan Rakyat
AMINUHKasi Pemantapan Kawasan
Drs. M. AKRAM ANASKasi Pembinaan
Drs. M.IRWAN MAKMURKasi Konservasi Sumber daya
SABRI LEHAMU,  S.HutKasi Peredaran Hasil Hutan
USMIRATIKasubag Keuangan
BAHARUDDINKasi Budidaya
FATMAWATI SAMMA, S.HutKasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan
HILMIATI HARZA INDRAPUTRI,S.HutKasi Produksi & Pengelolaan Hasil Hutan

STRATEGI

Faktor Internal Kekuatan Eksistensi Dinas Kehutanan sebagai penyelenggaraan pengelolaan hutan lestari. Dukungan Peraturan Perundang - undangan bidang kehutanan SDM dan pemberdayaan hutan yang tersedia Hasil -hasil pembangunan kehutanan yang selama ini telah dilaksanakan dapat dijadikan modal pembangunan selanjutnya. Kelemahan Pemanfaatan SDM kehutanan untuk pengelolaan hutan tidak optimal Peraturan Perundangan bidang kehutanan belum sepenuhnya dapat diterapkan IPTEK belum selaras dengan pengelolaan hutan Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pembangunan kehutanan. Faktor Eksternal Peluang Komitmen dalam negeri dalam menyelenggarakan kehutanan Potensi pemanfaatan sumbu, daya hutan besar Permintaan pasar terhadap hasil sumber daya hutan tinggi Ketergantungan terhadap sumber days hutan tinggi. Ancaman Pencurian dan perdagangan cumber daya hutan ilegal masih terjadi Penduduk di dalam dart di sekitar hutan miskin Kebutuhan lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi Meningkatnya kebutuhan atas usaha kehutanan. Strategi Strategi ( SO ) Penyusunan dan Penyempurnaan Rencana-Rencana kehutanan Membangun dan mempertahankan keberadaan kawasan hutan  Peningkatan Pemanfaatan Aneka Fungsi Hutan Strategi (WO ) Perlindungan dan Pemanfaatan SDA bersama masyarakat Pembangunan Hutan Rakyat Optimalisasi Keberadaan Kawasan hutan Peningkatan Profesionalisme SDM Kehutanan Strategi ( ST ) Penegakan Hukum dalam perlindungan hutan Percepatan Rehabilitasi hutan dan lahand.      Strategi ( WT ) Sinkronisasi penyelenggaraan Kehutanan Pusat dan Daerah Mendorong pengembangan Ekonomi masyarakat di dalam dan di sekitar hutan.

KEBIJAKAN Revitalisasi Pembangunan Kehutanan.

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan Produktifitas Kehutanan dengan sasaran sampai tahun 2010 adalah meningkatnya Produktifitas dan daya saing Kehutanan untuk mencukupi kebutuhan pangan di tingkat Rumah Tangga berupa penanaman Murbey 15 Ha dengan hasil 2.250 Kg Benang dan Pembinaan, Pemeliharaan Lebah Madu 100 Stup dengan hasil 150 Kg madu dan Penanaman Aren 15 Ha. Begitu pula peningkatan daya dukung SDA Bidang Kehutanan melalui pengamanan kawasan hutan seluas 65.185 Ha dan penanggulangan Lahan Kritis seluas 4.365 Ha.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kehutanan dengan sasaran sampai Tahun 2010 adalah terselenggaranya peran (Jan fungsi aparatur yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai dalam pelayanan minimal, yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan Kebijakan Publik serta terciptanya Sistem Pemerintahan dan Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, Transparan, Efesien dan Berwibawa. TUJUAN Terwujudnya Pelayanan Minimal dalam Bidang Kehutanan kepada Stakeholder sebagai berikut : Terwujudnya penertiban dan pengamanan kawasan hutan seluas 65.185 Ha. Terwujudnya penanggulangan lahan kritis seluas 4.365 Ha dari luas lahan kritis 34.738,89 Ha  Terwujudnya kegiatan sebagai berikut : Penertiban dan pengamanan kawasan hutan seluas 65.185 Ha Berhasilnya penanggulangan lahan kritis 4.365 Ha dari luas lahan kritis 34.738,89 Ha melalui kegiatan Penghijauan, Reboisasi, dan Gerhan, Penanaman Mangrove, Penamanan tanaman Murbei dan Penanaman tanaman Aren, yang berarti sisa lahan kritis untuk tahun 2010 seluas 30.373,89 Ha. Terwujudnya Usaha Produktif petani di bidang Kehutanan berupa Penanaman tanaman Murbei seluas 15 Ha dan pemeliharaan Ulat sutera sebanyak 900 boks dengan hasil produksi 2.250 Kg benang. Terwujudnya pembinaan dan pemeliharaan lebah madu 100 stup dengan hasil panen 150 Kg made. Terwujudnya penanaman tanaman Aren seluas 15 Ha. Terwujudnya tanaman wana farma seluas 25 Ha untuk bahan baku obat-obatan dan keperluan rumah tangga dan industri sebanyak 22.500 Kg. Terwujudnya Peningkatan SDM Bertambahnya jumlah personil Polisi Kehutanan dari jumlah keseluruhan saat ini sebanyak 4 orang menjadi 19 Orang. Bertambahnya jumlah pengusaha kehutanan dari 13 orang menjadi 30 orang.

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Dinas kehutanan adalah unsur pelaksanan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris  Daerah.Fungsi Dinas Kehutanan adalah :  Dinas Kehutatan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan sesuai azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kehutanan berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.  Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Kehutanan mempunyai fungsi : Penyusunan perencanaan dan program di bidang Kehutanan. Penyusunan kebijaksanaan teknis di bidang Kehutanan. Pembinaan dan pengembangan tenaga Kehutanan Pemberian perizinan dan pelaksanaan  pelayanan umum. Pembinaan teknis di bidang Kehutanan. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Departemen (UPTD). Pelaksanaan Urusan Tata Usaha Dinas. Menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional.

Download